Birulangitid-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memiliki visi tahun 2019-2024 agar terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia.
Dikutip dari mediacenter.riau.go.id Sedangkan misi Riau tahun 2019-2024, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembanguanan manusia seutuhnya, mewujudkan pembanggunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif mandiri dan bersaya saing.
"Visi-misi tersebut kita buat dalam satu konteks saja yaitu Riau Bersatu," ujarnya saat menjadi narasumber pada acara webinar data sektoral pendorong pembangunan daerah yang ditaja oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau secara virtual di Ruang Sekdaprov Riau, Kamis (10/12/2020).
Yan Prana mengungkapkan, ada 10 prioritas pembangunan dan menjadi dasar pilar pembangunan Riau Bersatu sesuai visi-misi Provinsi Riau tahun 2019-2024.
Pertama, peningkatan pemerataan akses. Kedua, kualitas dan relevansi pendidikan. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keempat, pengimplementasian nilai-nilai agama dalam kehidupan. Kelima, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar secara merata di kabupaten/kota.
"Untuk kuantitas dan kualitas infrastruktur khususnya daerah terisolir dan daerah perbatasan," ungkapnya.
Keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim. Yang mana salah satunya, Riau hijau yang saat Ini sedang gencar dilakukan oleh Pemprov Riau.
"Mitigasi bencana dan Riau hijau dan ini sudah kita laksanakan, dan nantinya Riau hijau ini kita harapkan akan menjadi peraturan gubernur dan peraturan daerah yang ada di Provinsi Riau," ujarnya.
Ketujuh, mewujudkan kemandirian daya saing ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan dan produktif lainnya secara optimal
"Kami sekarang menggerakan ekonomi kreatif yang sampai saat ini terus digesa dam gagas Gubernur Riau agar nanti ekonomi UMKM di Provinsi Riau terus semakin maju dan menjadi salah satu yang dapat membangkit ekonomi di Provinsi Riau," terangnya.
Kedelapan, pengembangan nilai sosial dan budaya dalam kehidupan. Kesembilan, melestarikan adat istiadat, pengembangan destinasi, industri dan pemasaran pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan. Kesepuluh, perwujudan budaya kerja pemerintah yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya. "Serta kita menghadiri fungsi birokrasi sebaga pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dan sistem berbasis Iptek, dan ini terus kita gesa kedepannya," tutupnya.
Yan Prana mengungkapkan, ada 10 prioritas pembangunan dan menjadi dasar pilar pembangunan Riau Bersatu sesuai visi-misi Provinsi Riau tahun 2019-2024.
Pertama, peningkatan pemerataan akses. Kedua, kualitas dan relevansi pendidikan. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keempat, pengimplementasian nilai-nilai agama dalam kehidupan. Kelima, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar secara merata di kabupaten/kota.
"Untuk kuantitas dan kualitas infrastruktur khususnya daerah terisolir dan daerah perbatasan," ungkapnya.
Keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim. Yang mana salah satunya, Riau hijau yang saat Ini sedang gencar dilakukan oleh Pemprov Riau.
"Mitigasi bencana dan Riau hijau dan ini sudah kita laksanakan, dan nantinya Riau hijau ini kita harapkan akan menjadi peraturan gubernur dan peraturan daerah yang ada di Provinsi Riau," ujarnya.
Ketujuh, mewujudkan kemandirian daya saing ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan dan produktif lainnya secara optimal
"Kami sekarang menggerakan ekonomi kreatif yang sampai saat ini terus digesa dam gagas Gubernur Riau agar nanti ekonomi UMKM di Provinsi Riau terus semakin maju dan menjadi salah satu yang dapat membangkit ekonomi di Provinsi Riau," terangnya.
Kedelapan, pengembangan nilai sosial dan budaya dalam kehidupan. Kesembilan, melestarikan adat istiadat, pengembangan destinasi, industri dan pemasaran pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan. Kesepuluh, perwujudan budaya kerja pemerintah yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya. "Serta kita menghadiri fungsi birokrasi sebaga pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dan sistem berbasis Iptek, dan ini terus kita gesa kedepannya," tutupnya.
